Seperti dua buku kembar, buku Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan hadir melengkapi buku Sal Murgiyanto berjudul Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat yang telah lebih dulu terbit. Tentunya, ini semakin melengkapi kabar gembira bagi para peneliti, pengkaji, pemerhati, dan pelaku seni di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, buku-buku referensi di bidang seni jarang sekali diterbitkan karena pangsa pasarnya yang dipandang tidak menjanjikan oleh kebanyakan penerbit, di samping langkanya para penulis dan pemikir di bidang ini.



Buku Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan berisikan dua puluh satu artikel yang mencoba melihat hubungan ulang-alik antara teori, prinsip, dan konsep-konsep penulisan kritik seni dengan praktik seni pertunjukan di Indonesia muthakhir serta pengalaman penonton dalam mengapresiasikannya. Disusun dalam empat diskusi utama, Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan mengetengahkan dasar-dasar penulisan kritik pertunjukan serta wawasan pertunjukan yang diperlukan sebagai bekal bagi seorang kritikus seni pertunjukan, yang diteruskan dengan contoh-contoh dari dua model penulisan kritik pertunjukan, yakni kritik atas konsep dan riwayat kekaryaan tokoh seni pertunjukan serta peristiwa perayaan pertunjukan dalam berbagai festival. Kehadiran Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan melengkapi pemikiran-pemikiran Dr. Sal Murgiyanto, yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui beberapa buku antara lain Ketika Cahaya Merah Memudar: Sebuah Kritik Tari (1993), Kritik Tari: Bekal dan Kemampuan Dasar (2002), sertaTradisi dan Inovasi (2004).

Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan merupakan buku yang disusun dari artikel-artikel Dr. Sal Murgiyanto, seorang penari-penata tari, pendidik, pemikir, dan kritikus seni pertunjukan yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, 27 Desember 1945. Sal memperoleh gelar Seniman Seni Tari dari ASTI Yogyakarta (1975), gelar M.A. dari Departemen Tari Dan Teater Universitas Colorado (1976), dan gelar Ph.D. dari Departemen Kajian Pertunjukan Universitas New York (1991). Sal pernah menjadi Dosen antara lain di ASTI Yogyakarta, IKJ Jakarta, Pasca Sarjana UGM, ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, University of California, dan Taipei National University of the Art. Sal juga pernah terlibat sebagai Wakil Presiden Asian Dance Association, Anggota DKJ, Konsultan Yayasan Kesenian Jakarta, Ketua Masyarakat Kesenian Jakarta, Pendiri dan Ketua Pelaksana Indonesian Dance Festival, Anggota World Dance Alliance Asia Pacific, Ketua Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, dan Anggota Yayasan Seni Budaya Jakarta (IKJ).


Saat ini Sal Murgiyanto mendirikan dan menggerakkan komunitas Senrepita Yogyakarta, yang berupaya menumbuhkan karya-karya dan wacana tari kontemporer khususnya, dan memajukan kegiatan budaya pada umumnya. Senrepita bisa diartikan sebagai “Seni Pertunjukan Pilihan Kita,” namun bisa pula diartikan sebagai “Sentonorejo 7A,“ alamat kediaman Sal Murgiyanto, yang menjadi sekretariat komunitas ini. Pendirian Senrepita bermula dari gagasan Sal Murgiyanto untuk mengembangkan wacana dan karya tari di Yogyakarta melalui kegiatan gelar dan diskusi tari dalam lingkup terbatas. Bersama Anastasia Melati, Sal Murgiyanto kemudian mengembangkan kegiatan ini hingga akhirnya Senrepita terbentuk pada Maret 2014. Pada agustus 2014, Senrepita turut menginisiasi dan mengorganisir program Coaching Clinic Menuliskan Pertunjukan (CCMP) yang dihelat di Jakarta, Surakarta, Cirebon, dan Yogyakarta, dengan mengumpulkan beberapa penulis dan tutor kritik seni pertunjukan dari seluruh Indonesia. Selain terus menyelenggarakan gelar dan diskusi tari, kini Senrepita juga fokus pada bidang penulisan kritik dan referensi dengan memproduksi buku-buku seni pertunjukan.

Judul: Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan
Penulis: Sal Murgiyanto
Editor : Dede Pramayoza
Penerbit: Penerbit Pasca Sarjana – IKJ dan Komunitas SENREPITA Yogyakarta
ISBN: 978-602-72734-1-2
Tebal: xvi+326 halaman
Cover : Soft Cover
Kertas : Bookpaper 70 gr Ukuran : 15 × 23 cm
Cetakan Pertama: Oktober 2015

Terbitnya dua buku Sal Murgiyanto berjudul Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat serta Kritik Pertunjukan dan Pengalaman Keindahan merupakan kabar gembira bagi para peneliti, pengkaji, pemerhati, dan pelaku seni di Indonesia. Pasalnya, buku-buku seni tetaplah langka, kendati tidak bisa dikatakan tidak ada. Selain karena jumlah pemikir dan penulisnya yang terbatas, buku-buku seni juga jarang diterbitkan karena pangsa pasarnya yang dipandang tidak menjanjikan oleh kebanyakan penerbit. Mengingat hal itu, maka terbitnya kedua buku ini adalah laksana rinai di tengah kemarau. Apalagi, penulisnya, Sal Murgiyanto, adalah salah seorang dari sedikit penulis tentang seni pertunjukan yang pikiran-pikirannya sangat dinantikan oleh para pelaku dan pemerhati seni.

Salah satu buku baru dari Sal Murgiyanto berjudul Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat ini diterbitkan oleh komunitas Senrepita Yogyakarta bersama FSP IKJ. Senrepita, adalah sebuah komunitas yang berupaya menumbuhkan karya dan wacana tari--kontemporer khususnya—serta memajukan kegiatan budaya pada umumnya. Senrepita merupakan singkatan dari “Sentonorejo 7 (pitu) A,“ kediaman Sal Murgiyanto yang menjadi sekretariat komunitas ini. Bermula dari gagasan untuk mengembangkan wacana dan karya tari di Yogyakarta melalui pergelaran dan diskusi dalam lingkup terbatas, bersama Anastasia Melati, Sal mengembangkan kegiatan ini hingga resmi berdiri bulan Maret 2014. Bulan Agustus 2014, Senrepita turut memprakarsai dan mengorganisir program Coaching Clinic Menuliskan Pertunjukan (CCMP) yang dihelat di Jakarta, Surakarta, Cirebon, dan Yogyakarta, untuk mempertemukan sejumlah penulis dan kritikus seni pertunjukan dari seluruh Indonesia dalam sebuah “klinik.” Selain terus menyelenggarakan gelar dan diskusi tari, Senrepita kini tengah memusatkan kegiatannya pada penerbitan buku-buku tentang kritik dan acuan menuliskan seni pertunjukan.

Buku Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat ini semula hanya dicetak terbatas sejumlah 250 eksemplar. Buku itu segera habis dalam waktu kurang dari dua bulan. Untungnya, kini buku tersebut telah dicetak ulang. Buku ini memuat 19 esai tentang pertunjukan dalam hubungannya dengan tiga tema besar: dunia kajian, budaya, dan pendidikan seni yang disimpulkan dalam sebuah konsep, yakni ‘pertunjukan budaya.’ Esai-esai itu pada dasarnya membaca secara kritis hubungan reflektif dan refraktif antara praktek pertunjukan di Indonesia dengan konsep-konsep budaya yang menjadi lingkungan kreatifnya. Melalui pembahasan atas isu-isu seni masa kini, antara lain: tradisi, modernitas, demokrasi, interkulturalisme, lokalitas dan globalisasi, esai-esai dalam buku ini secara umum merekomendasikan satu perspektif tentang pentingnya peranan ‘akal sehat.’ Perspektif tersebut dipandang penting untuk mengimbangi tradisi pertunjukan yang seringkali terkesan berbasis pada dorongan intuisi semata-mata, tentunya tanpa mengurangi apresiasi pada pentingnya pengasahan atas ‘kepekaan rasa.’

Judul Buku : Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat

Penulis : Sal Murgiyanto

Editor: Dede Pramayoza

Penerbit : Penerbit FSP IKJ dan Komunitas SENREPITA

Tebal : xiv + 360 Halaman

No ISBN : 978-602-72790-0-1

Cetakan II : Januari 2016

Cover : Soft Cover

Kertas : Bookpaper 70 gr Ukuran : 15 × 23 cm

Harga : Rp. 90.000 (+ongkir)

Order : 082392131488 (SMS/WA a.n Dede Pramayoza)

“Otonomi hanya akan melahirkan ‘raja-raja kecil,’ dan tidak akan menghasilkan yang lain selain potensi disintegrasi.” Ungkapan serupa itu telah sering terdengar dari seantero negeri sejak pertama kali wacana otonomi daerah (otoda) digulirkan di Indonesia, pada tahun 1999 –itu jika UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat dipandang sebagai indikasi awal dari diterapkannya otoda dewasa ini. Tidak terkecuali di Sumatera Barat, banyak orang yang pada mulanya mengungkapkan bahwa otoda hanya akan berakibat “baganti cigak jo baruak” (berganti monyet dengan beruk). Artinya, ada sebagian orang yang meyakini bahwa otoda tidak akan secara efektif bisa mengubah sentralisme dan konsentrasialisme yang telah berurat-berakar di negeri ini.

Ungkapan bernada sinis dan pesimistik itu sebenarnya merefleksikan satu sikap budaya, yakni ambivalensi terhadap konsep sentralisasi dan konsentrasi yang pernah diterapkan di negeri ini. Di satu sisi, kita merasa bahwa penerapan dua konsep itu selama masa Orde Baru adalah sesuatu yang merugikan banyak anak bangsa, karena potensi daerahnya masing-masing tidak bisa digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Sementara di sisi lain, sebagian dari kita tetap memandang bahwa konsep sentralisasi dan konsentrasi telah menjadikan pembangunan secara umum bisa dikontrol dan, karenanya, dikatrol dengan lebih mudah dan lebih baik. 

Faktanya, selama pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional Indonesia berjalan cukup mulus dan secara gradual meningkat. Hal itu tercermin dari pencapaian indeks penghasilan per kapita (PDB) Indonesia yang mencapai 919 dolar per kapita per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi (PNB) yang mencapai 7,34% pada tahun 1993. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di masa Orde Lama, di mana selama tahun 1964-1966 terjadi hiperinflasi di Indonesia, yang hampir melumpuhkan total perekonomian, tentulah pencapaian pemerintah Orde Baru tersebut patut diacungi jempol. Namun kita tidak boleh lupa bahwa pemerintahan yang dijalankan dengan konsep sentralisasi dan konsentrasi, yang cukup sukses di bidang perekonomian tersebut, tidaklah berimbang dengan pembangunan sosial-budaya. Sebaliknya, pemerintahan tersebut telah menimbulkan beberapa persoalan budaya yang signifikan, yang bahkan hingga kini –hampir 15 tahun terhitung sejak tahun 1998— tetap menjadi ‘hutang’ bagi anak bangsa untuk menyelesaikannya. 

Persoalan budaya signifikan yang ditimbulkan dari penerapan konsep sentralisme dan konsentrasialisme di masa Orde Baru, yang disinggung pada alinea di atas, setidaknya ada tiga. Pertama, sentralisasi dan konsentrasi telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang ‘maya’, dan cenderung tidak ‘berkeadilan’. Di atas kertas, perekonomian nasional Indonesia meningkat, namun faktanya di tingkatan ‘akar rumput’, banyak masyarakat kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan itu tidak saja secara ekonomi, tapi juga secara moral dan budaya, karena berbagai daerah menjadi daerah konflik berkepanjangan. Ironisnya, daerah-daerah ini adalah daerah yang justru memberi sumbangan banyak kepada PDB Indonesia. Kedua, sentralisme dan konsentralisme telah menimbulkan ‘jurang’ yang semakin hari semakin dalam antara pembangunan daerah dan pusat. Bukan rahasia lagi, bahwa di masa lalu, pulau Jawa adalah representasi pembangunan Indonesia. Keberhasilan pembangunan Indonesia, seringkali hanya diukur melalui ukuran-ukuran keberhasilan peningkatan infra struktur di pulau Jawa. Jalan tol, alat transportasi, sarana hiburan, sarana olah raga dan sarana kesenian bertumpuk-tumpuk dibangun di pulau Jawa, sementara di daerah banyak jalanan yang rusak berat dan banyak sekolah dijalankan di tempat-tempat darurat. Ketiga, sekaligus yang paling penting dalam perspektif budaya, sentralisasi dan konsentrasi telah menimbulkan ‘budaya bungkam’ (silent culture) yang kian hari semakin akut, dan alih-alih menghasilkan masyarakat demokratis dan mandiri, malah justru akan menghasilkan masyarakat yang vakum dan ‘manja.’ 

Meski ketiga dampak tersebut di atas berkaitan erat satu sama lain, namun pada tulisan ini pembahasan perihal dua hal pertama tidak akan dilanjutkan. Pembahasan akan difokuskan pada akibat sentralisasi dan konsentrasi pada bidang kebudayaan, dan potensi otoda sebagai solusi dalam pengembangan budaya, demokrasi, dan terutama bagi pembangunan budaya lokal yang mandiri, progresif dan dinamis. Satu hal yang jelas dari uraian di atas, ialah bahwa otonomi daerah sejatinya adalah pilihan yang historis, yang menyejarah. Tidak ada jalan keluar lain yang lebih masuk akal dari persoalan sentralisasi dan konsentrasi, selain desentralisasi dan dekonsentrasi. Otonomi Daerah yang seluas-luasnya adalah manifestasi dari desakan kesejarahan tersebut. Berpijak pada UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, kedua konsep tersebut dapat dipahami sebagai berikut. 

(7) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (8) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

Dengan pemahaman tersebut, kini dengan otoda setiap anak bangsa Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan daerahnya. Secara ontologis, tidak ada yang lebih manusiawi, daripada kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk memimpin dirinya sendiri, dan selanjutnya menentukan pemimpin untuk dirinya masing-masing. Dilihat dari perspektif budaya, otoda seharusnya, dapat pula menghasilkan kebebasan untuk mengatur mekanisme pemilihan pimpinan daerah, sesuai karakter budaya daerah masing-masing, selama masih berada dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Dilihat dari ‘kacamata’ ini, kasus-kasus daerah yang memiliki mekanisme ‘khusus’ dalam pemilihan kepala daerahnya harus dapat dilihat sebagai manifestasi dari keberagaman kebudayaan daerah di Indonesia. Konsensus masyarakat wilayah tertentu untuk memiliki pimpinan daerah tanpa pemilu, serta aspirasi rakyat wilayah tertentu untuk memiliki partai sendiri, mau tidak mau, harus dihormati dan dilindungi oleh undang-undang, demi menjaga keutuhan NKRI. Kekhawatiran akan munculnya kasus serupa dari wilayah lain seharusnya tidak perlu ada, sebab wilayah-wilayah ‘khusus’ ini sejatinya memiliki landasan sosio-kultural-historis yang berbeda dengan wilayah lain. Jika budaya adalah kebiasaan dan pembiasaan nilai-nilai, maka jelas kasus-kasus tersebut berakar dari budaya lokal, dari nilai-nilai lokal yang telah tertanam kuat dalam memori kolektif masyarakat daerah bersangkutan selama berabad-abad. Percobaan untuk menyeragamkan wilayah ‘khusus’ ini dengan wilayah lainnya secara segera, sejatinya adalah ‘pengkhianatan’ terhadap konsep otoda itu sendiri. 

Namun sejarah akan membuktikan bahwa seiring waktu dan dengan semakin cerdasnya masyarakat, di mana konsep otoda punya peranan penting di dalamnya, budaya lokal akan berubah pula. Seperti halnya otoda, nilai-nilai demokrasi dan egalitarianisme bukanlah konsep yang muncul melalui paksaan, melainkan sebagai keniscayaan sejarah. Percepatan pembangunan dan pemerataan serta kemajuan yang berkeadilan yang dicapai berbagai wilayah di Indonesia dalam kerangka otoda, suatu ketika akan ‘membuka mata’ banyak pihak, bahwa suatu masyarakat yang maju harus dikelola secara demokratis dan inklusif. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk memimpin, dan sebaliknya, dipimpin. Budaya kritis serupa ini, diyakini dapat ditimbulkan melalui pelaksanaan otoda secara konsekuen dan gradual. Para konseptor otoda harus dengan sabar melihat bahwa ‘budaya bungkam’ dan masyarakat vakum yang telah berlangsung bertahun-tahun, membutuhkan waktu untuk berdaur menuju masyarakat yang demokratis dan mandiri, sebagaimana yang dicita-citakan melalui pelaksanaan otoda. 

Persoalan Politik-Ekonomi dan Budaya dalam Masa Otoda 

Penanda paling tegas dari tercapainya otonomi daerah di Indonesia, tentulah pemilihan kepala daerah langsung. Betapapun masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses pemilihan langsung tersebut, namun keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerahnya sendiri, merupakan satu instrumen penting dalam proses membudayakan demokrasi. Kenyataannya, kepala-kepala daerah yang bermunculan dalam era otoda, di Sumatera Barat misalnya, sungguh pun masih dengan berbagai kekurangan di sana-sini, telah merepresentasikan dengan baik sumber daya manusia terbaik yang dimiliki masing-masing daerah. Demikian pula, meski kenyataannya hingga kini masih terdapat beberapa kabupaten yang belum berhasil dengan baik dalam memajukan daerahnya, namun tentu saja hal itu tidak perlu membuat orang kehilangan objektivitas, untuk mengakui bahwa tidak sedikit daerah yang telah berhasil mengembangkan potensi daerahnya untuk sebanyak mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari perspektif budaya lokal Sumatera Barat, yang secara mayoritas dihuni oleh masyarakat Minangkabau, pemilihan kepala daerah langsung serupa ini relatif lebih mudah diterima dan relefan dengan konsep pemilihan pimpinan dalam tradisi dan adat Minangkabau itu sendiri. Sejak zaman dulu, masyarakat Minangkabau terbiasa memilih pimpinan adatnya, yang lazimnya dinamakan pangulu atau datuak, melalui mekanisme dan prinsip-prinsip yang demokratis. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah langsung di masa otoda, sejatinya bagi masyarakat Sumatera Barat adalah proses revitalilasi prinsip-prinsip demokrasi lokal dan egalitarianisme yang cukup lama tervakumkan.

Melalui kesempatan yang diberikan oleh pelaksanaan otoda pula, kini masyarakat Sumatera Barat dapat mengembangkan sistem pemerintahan daerahnya menjadi berbasis pada kesatuan sub-budaya. Pengembangan wilayah kabupaten, atau yang lazim dinamakan sebagai ‘pemekaran wilayah’ sejatinya telah terjadi menurut alua jo patuik (alur dan patut) budaya lokal. Jika pada masa orde baru, provinsi Sumatera Barat memiliki 14 wilayah tingkat II, maka kini terdapat tambahan 4 kabupaten baru, yakni: Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, dan Solok Selatan. Selain karena alasan wilayah yang terlalu luas, perbedaan karakter sosio-budaya, mungkin tanpa disadari, telah melandasi kebutuhan pemekaran wilayah ini. Kepulauan Mentawai yang semula berada di bawah kesatuan wilayah Kabupaten Padang Pariaman misalnya, memiliki budaya yang jauh berbeda dari masyarakat Minangkabau pesisiran Sumatera Barat di Pariaman. Oleh sebab itu, berdirinya Kepulauan Mentawai sebagai kabupaten yang otonom, secara signifikan akan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya manusia, alam, dan budayanya sendiri. Demikian pula halnya dengan kabupaten-kabupaten baru di Sumatera Barat lainnya.

Sebagai turunannya, di Era Otoda pula Sumatera Barat kembali dapat merevitalisasi kepemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan terkecil dalam masyarakat Minangkabau ini sempat divakumkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1979, yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 tahun 1983, tentang berlakunya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari program Orde Baru untuk menerapkan sistem kepemerintahan desa terhadap seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain membuat penyeragaman sistem pemerintahan.

Pemberlakuan sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat ini, di masa lalu telah menimbulkan berbagai persoalan sosial-budaya. Peraturan ini telah mempersempit peranan tokoh-tokoh masyarakat dalam adat Minangkabau. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sebelumnya memegang peranan penting dalam kepemerintahan nagari, di masa itu hanya diakui sebatas pada penerapan hukum adat tertentu. Di atas kertas, KAN memang masih diberi kewenangan yang cukup ideal, antara lain: (1) mengurus dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako; (2) menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat; (3) mengusahakan perdamaian dam memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum menurut adat; (4) mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah; (5) menginventaris, menjaga, memelihara, serta memanfaatkan kekayaan nagari guna mensejahterakan kehidupan masyarakat nagari; (6) membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong; (7) mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Cukup disayangkan, meski pada tataran konseptual kewenangan KAN tersebut masih meliputi banyak aspek ideal, namun dari aspek sosio-budaya, kebijakan untuk memberlakukan pemerintahan Desa di masa Orde Baru telah membuat KAN menjadi tidak efektif. Persoalannya, kewenangan–kewenangan ideal KAN tersebut pada dasarnya terkait erat dengan efektifnya pemerintahan nagari, yang notabene di masa Orde Baru tidak lagi difungsikan. Sebaliknya, di Sumatera Barat pada waktu itu justru terjadi benturan-benturan antara kebijakan KAN yang menggunakan perspektif sosio-kultural, dengan kebijakan Desa yang administratif. Benturan-benturan itu semakin meluas seiring dengan melemahkan tatanan adat dan semakin rendahnya wibawa dari lembaga adat masyarakat Minangkabau tersebut. Akibatnya, keterikatan antara anggota kaum dan pimpinan kaum, kerukunan antara kaum (suku) yang semula begitu kental dalam masyarakat Minangkabau akhirnya ikut melemah dan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kenyataan Masyarakat Minangkabau di masa Orde Baru itu, seolah menjadi bukti dari teori M. Munandar Soelaiman, bahwa penyeragaman sistem pemerintahan Desa di masa Orde Baru telah menimbulkan tidak saja perubahan struktur, namun ternyata juga perubahan kultur dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Mengingat apa yang terjadi dengan KAN di masa Orde Baru itu, maka bukan sesuatu yang mengagetkan bila Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus agraria tertinggi di Indonesia. Menurut data BPN yang dilansir harian Haluan, di tahun 2010 kasus sengketa lahan di Sumatera Barat mencapai 883 kasus. Persoalannya berakar pada sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah pusako (pusaka) yang secara kultural dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif berdasarkan ketentuan adat. Kepemilikan secara pribadi atas suatu lahan, adalah hal yang harus dilakukan atas suatu mekanisme tertentu yang diatur pula secara adat. Hal inilah yang seringkali ‘dilangkahi’ dalam masa-masa Orde Baru, seiring dengan melemahnya fungsi-fungsi KAN. Bahkan lebih jauh, penetrasi negara dalam urusan pemilikan tanah masyarakat Minangkabau di masa Orde Baru, yang sebagian besarnya demi logika-logika kapitalisme yakni mendapatkan tanah bagi perluasan bisnis perkebunan, menyisakan persoalan yang berpotensi konflik horizontal sekaligus vertikal.

Persoalan-persoalan yang tidak semata persoalan agraria melainkan juga persoalan sosio-kultural tersebut hingga kini banyak yang belum terselesaikan. Faktor penghambatnya sebenarnya karena persoalan-persoalan itu melulu didekati secara administrasi negara dan hukum positif, tanpa menimbang peran vital perspektif kultural. Kembalinya pemerintahan nagari di Sumatera Barat pada masa otoda dewasa ini, ternyata juga tidak serta merta membuat berbagai persoalan budaya lokal masyarakat Minangkabau tersebut dapat segera terselesaikan. Persoalannya untuk meengefektifkan kembali peranan nagari secara sosio-kultural dan sekaligus secara administratif, bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Demikian pula untuk mengefektifkan kembali peranan KAN. Setelah sekian lama vakum, kedua lembaga dalam budaya Masyarakat Minangkabau tersebut praktis juga telah mengalami keterputusan tradisi dan generasi. Akibatnya, nagari tetap dikelola layaknya pemerintahan desa, sementara KAN dikelola seperti ormas politik. Proses transformasi menuju bentuk pemerintahan nagari di Sumatera Barat pun semakin diperburuk dengan ‘logika’ umum yang menjadi bagian dari euforia otoda, yang membuat jabatan Wali Nagari menjadi jabatan politik yang diperebutkan. Alih-alih menjadi jalan keluar dari sentralisasi dan konsentrasi, program “kembali ke nagari” malah menimbulkan masalah baru, yakni gesekan antar kekuatan politik lokal Sumatera Barat.

Salah satu jalan keluar tentunya adalah adanya regulasi tentang nagari-nagari di Sumatera Barat, yang dapat menjamin efektifitasnya sebagai sistem pemerintahan, baik secara kultural, sekaligus secara administratif kenegaraan. Beberapa harapan tampaknya ada, antara lain RUU tentang Desa yang sedang diperjuangkan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APKASI), yang diproyeksikan akan mengatur tentang: (1) pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status desa; (2) kewenangan desa; (3) keuangan desa. Demikian pula dengan Perda tentang nagari dan tanah ulayat yang telah dikeluarkan oleh provinsi Sumatera Barat, bahkan telah diturunkan dalam bentuk perda kabupaten.

Namun demikian, tetap saja berbagai regulasi tersebut belum secara signifikan dapat menyelesaikan berbagai persoalan budaya di Sumatera Barat, yang terjadi akibat transformasi sosial yang tengah terjadi dalam kerangka otoda. Kenyataannya penetapan berbagai regulasi tersebut belum diikuti dengan perubahan paradigma masyarakat Sumatera Barat itu sendiri tentang nagari. Eksistensi nagari dewasa ini di Sumatera Barat baru pada tataran perubahan nama satuan pemerintahan terkecil belaka, belum pada perubahan fungsi yang signifikan. Nagari baru otonom dalam pengertian pengelolaan terhadap anggaran, yang notabene datang dari satuan pemerintahan yang setingkat di atasnya, namun belum pada kemampuan inisiatoris untuk mengelola sumber daya alam, manusia, apalagi budayanya masing-masing.

Hal yang cukup mengkhawatirkan pula sebenarnya adalah kemampuan para kepala daerah ‘baru’ untuk memahami konsep-konsep kebudayaan lokal, dan akhirnya menciptakan konsep yang tepat dalam pengelolaannya. Contoh paling dekat tampak dalam pemilukada kota Padangpanjang tahun 2013 ini. Dari lima pasang calon wako-wawako yang lolos verifikasi, tidak ada satu pasangan calon pun yang memajukan kebudayaan dalam agenda program pembangunannya. Pada tataran daerah tingkat satu, kondisinya ternyata tidak jauh lebih baik. Data yang dilansir Bappeda Sumatera Barat menunjukkan bahwa konsep kebudayaan lokal Sumatera Barat dipahami hanya meliputi pelaksanaan adagium “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” (ABS-SBK). Sungguhpun pelaksanaan hal itu pada prinsipnya telah mengedepankan salah satu ciri budaya lokal, namun terlalu sedikit untuk merepresentasikan kebudayaan daerah Sumatera Barat secara umum. Apalagi ketika diturunkan dalam bentuk program yang terkait dengan penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan ABS-SBK itu pun hanya mengambil 5% saja dari keseluruhan APBD Sumatera Barat pada tahun 2012, dan kemudian turun pula menjadi hanya 1% pada tahun 2013.

Belum lagi jika mengingat bahwa dunia pendidikan, di mana paradigma masyarakat dapat diubah, dan nilai-nilai terbaik dari kebudayaan dapat diinternalisasi dan dienkulturasikan kepada generasi yang lebih muda, belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan boleh dikatakan, bahwa penerapan otoda di Sumatera Barat, yang salah satunya ditandai dengan kembali diaktifkannya pemerintahan nagari, belum mengambil tindakan berkearifan lokal apa pun terhadap dunia pendidikan. Ambil contoh dua protipe pendidikan tertua di Sumatera Barat, yakni INS Kayutanam dan Thawalib Padangpanjang, yang sebenarnya merupakan bukti keberhasilan para konseptor pendidikan Sumatera Barat di masa lalu untuk menggabungkan budaya lokal dengan modernitas dan religiusitas. Kedua lembaga itu kini mengalami masa-masa sulit, mulai dari kesulitan keuangan hingga kesulitan dalam mencari format pengelolaan yang selain mempertahankan filosofi pendidikannya, juga dapat menjawab kebutuhan ‘dunia baru’. Intervensi pemerintah daerah yang diharapkan dapat menyelamatkan nilai sejarah dan budaya yang dimiliki kedua lembaga pendidikan tersebut, hingga kini tampaknya belum juga datang.

Padahal, kedua lembaga pendidikan ini telah terbukti telah melahirkan banyak SDM berkualitas di masa lalu. Konsep pendidikannya yang berangkat atas kepekaan kebutuhan kekinian di zamannya, yang terintegrasi dengan kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal, jelas merupakan aset berharga yang tidak boleh begitu saja hilang dari ingatan kolektif masyarakat Sumatera Barat sendiri. Terdapat dua konsep lokal, yakni rantau dan surau yang diterjemahkan ke dalam bentuk pendidikan modern di kedua lembaga ini. Konsep pendidikan surau, yang menjadikan tempat ibadah bukan sekadar tempat mencari ilmu akhirat, namun juga ilmu dunia, tampak diimplementasikan di Thawalib Padangpanjang. Sementara itu, hakikan merantau, yakni menjelajahi dan memahami alam pemikiran berbagai bangsa di dunia, diterapkan dengan subtil oleh INS Kayutanam. Sayangnya, alih-alih mengoptimalkan potensi itu, pemerintah daerah tampak belum melihat bahwa kedua lembaga pendidikan tersebut kini “berada di ujung tanduk”.


Urgensi Lembaga Kebudayaan di Daerah dalam era Otoda

Mencermati beragam persoalan sosio-kultural yang kini dialami daerah Sumatera Barat, kiranya berdirinya lembaga kebudayaan lokal dipandang menjadi mendesak dan penting. Prototipenya lembaga semacam ini sebenarnya sudah mulai bermunculan, misalnya Lembaga Kebudayaan Betawi di Jakarta. Harus diakui, tidak ada yang lebih dikorbankan dalam eforia politik demokrasi saat ini, selain sektor kebudayaan. Potensi pertikaian antar anak bangsa, yang di Sumatera Barat sempat muncul dalam bentuk benturan antar warga ‘bekas’ desa, atau antar beberapa keluarga dalam satu nagari, jelas akan dapat merusak nilai-nilai budaya kehidupan bersama, dan akhirnya juga akal budi bangsa. Singkatnya, dapat merusak semua sendi kebudayaan, secara lokal maupun pada tataran kehidupan berbangsa. Cukup disayangkan pula, sejarah tentang pengelolaan kebudayaan kita menunjukkan bahwa negara lebih sering absen sebagai penginisiasi kebudayaan, sehingga kian hari persoalan kebudayaan dikelola semakin parsial, alih-alih menjadi integral sebagai kebudayaan sebuah bangsa besar.

Lembaga Kerapatan Adat Minangkabu (LKAM) yang telah berdiri dan sempat berfungsi sebagai badan koordinasi antar KAN, barangkali dapat lebih jauh didorong untuk menjadi Lembaga Kebudayaan Daerah Sumatera Barat. Konsep budaya lokal masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sebenarnya cukup terbuka bagi perubahan dan perbaikan, seperti dinyatakan sebuah adagium lokal, bahwa: “Baju dipakai usang, Adat dipakai baru.” Namun tentunya yang segera diperlukan adalah regulasi, agar Lembaga Kebudayaan Daerah tersebut memiliki kekuatan yuridis dan konsitusional. Sebuah peluang untuk mengelola kebudayaan daerah secara menyeluruh, sebenarnya telah menjadi agenda yang diperjuangkan melalui otoda, sebagaimana tampak dalam pernyataan Isran Noor, bahwa:

... Segenap pe¬rundang-undangan serta peraturan pelaksanaanya harus memperkokoh desentralisasi politik, desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi, juga desentralisasi fiskal.

Pernyataan tersebut tampak telah memuat butir-butir yang hakikatnya merupakan aspek-aspek integral dari keseluruhan kebudayaan, sehingga tentunya dapat pula diartikan sebagai ‘desentralisasi kebijakan budaya’. Mengutip Lono Simatupang dalam ulasannya tentang kebijakan kebudayaan di masa Otoda, kebudayaan harus segera diartikan sebagai keseluruhan peri-kehidupan masyarakat, termasuk adat istiadat, bahasa, kekerabatan, pengetahuan lokal, sistem pendidikan, politik, kesenian, dan juga perekonomian. Pemahaman serupa ini tentunya akan membawa konsekuensi yang cukup besar, bahwa pengelolaan secara parsial terhadap aspek-aspek kebudayaan, tidak akan menghasilkan jalan keluar yang efektif. Kebudayaan, yakni totalitas kehidupan suatu masyarakat, harus dilihat sebagai sebuah keutuhan. Keberadaan lembaga kebudayaan daerah, di Sumatera Barat dalam konteks ini, akan dapat menjadi ruang komunikasi lintas sektor, yang dapat melihat hubungan, misalnya, antara persoalan agraria dengan nilai-nilai budaya matrilineal.

Sementara itu, lembaga kebudayaan daerah juga akan dapat berfungsi sebagai instrumen pencapaian budaya demokrasi dan demokratisasi budaya, yang merupakan fondasi di balik pelaksanaan otoda. Mustahil membudayakan dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan demokratis, tanpa mengubah terlebih dahulu ranah yang menjadi ‘dapur’ bagi produksi, distribusi dan konsumsi nilai-nilai tersebut, yakni kebudayaan itu sendiri. Pada tataran ini, kita harus bicara perihal pendidikan, yang menjadi instrumen dalam membudayakan berbagai nilai. Oleh negara, setelah sempat dijadikan satu departemen dengan pariwisata, kini pendidikan kembali diletakkan bersama kebudayaan. Logika yang terakhir ini jelas lebih tepat, sebab pada dasarnya kebudayaan adalah hasil pendidikan, pembiasaan, internalisasi, dan akhirnya etos. Sayangnya, orientasi pendidikan kebudayaan dalam wacana itu masih hanya dimaksudkan sebagai pendidikan legal formal. Aneka pendidikan kebudayaan yang berbasiskan budaya lokal, yang hidup secara tradisional tidak terintegrasikan ke dalam sistem yang harusnya mengelola semua ranah produksi kebudayaan itu. Namun bagaimana pun konsep ‘pendidikan dan kebudayaan’ itu tetap lebih baik ketimbang menggabungkan kebudayaan dengan pariwisata, yang membuat pengertian kebudayaan menjadi sempit, yaitu sebagai seni hiburan, benda kerajinan, souvenir, atau singkatnya sebagai artefak dan komoditas belaka.

Berkembangnya berbagai bentuk pendidikan lokal, yang tentunya memuat ‘local genius’ atau kearifan lokal masing-masing daerah, akan memperkaya sistem pendidikan nasional. Kontestasi berbagai konsep pendidikan lokal, dapat menjadi laboratorium bagi penemuan sistem pendidikan nasional, yang dapat menghasilkan manusia-manusia bekarakter sesuai yang diamanatkan Undang Undang tentang pendidikan nasional, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lagi-lagi, yang diperlukan adalah regulasi, tentang sejauh mana daerah dapat mencangkokkan pendidikan budayanya ke dalam sistem pendidikan nasional, dan bagaimana sistem perimbangan muatan-muatan pembelajaran dapat dibuat antara strandarisasi nasional dengan muatan budaya lokal.

Regulasi otonomi daerah di bidang pendidi¬kan, menurut Isran Noor, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal. Meski orientasi dan kebijakannya tetap harus merujuk pada arah pendidikan nasional, yakni pembangunan karakter yang bermuara pada mewujudnya karakter bangsa, namun daerah sejatinya dapat mengembang¬kan berbagai ‘proyek rintisan’ untuk menemukan format pendidikan karakter, sesuai karakter budaya masing-masing, karena:

Secara konseptual desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak semata-mata merupakan desentralisasi administratif yang terbatas pada opera-sionalisasi serta fasilitasi kebijakan nasional di bidang pendidikan, akan tetapi juga harus meliputi desentralisasi kewenangan di bidang kebijakan pendidikan lokal.

Kita dapat mencatat bahwa urgensi mempertimbangkan konsep-konsep pendidikan budaya lokal dalam dunia pendidikan nasional merupakan bagian dari upaya pengembangan pendidikan efektif berbasis kebutuhan lokal. Dengan cara itu, produk-produk pendidikan diharapkan tidak lagi teralineasi dari masyarakatnya sendiri, dan sebaliknya, menjadi produk yang relevan dengan kebutuhan daerahnya, karena dididik dalam sistem yang berbasis pada kompetensi daerah bersangkutan. Artinya, desentralisasi pendidikan dapat dan perlu dimafaatkan untuk mengoptimalisasikan pembangunan daerah. Dan lembaga kebudayaan daerah lah yang dapat menjadi generator bagi terlaksananya sistem pendidikan yang berkompetensi daerah tersebut. Sebab, hanya sebuah lembaga kebudayaan yang dapat mengetahui hubungan antara berbagai peri-kehidupan suatu masyarakat. Bagi daerah Sumatera Barat, misalnya, Lembaga Kebudayaan setempatlah yang dapat membaca bahwa selain terdapat hubungan erat antara persoalan agraria yang terjadi di Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya matrilineal yang dijalankan sebagian besar penduduknya, terdapat pula kaitan antara persoalan itu dengan macetnya daur penerapan konsep pendidikan budaya lokal.

Kebudayaan adalah semua hal yang merefleksikan akal budi manusia, yang harus dibaca secara komprehensif, sebagai sebuah jejaring budaya. Karenanya, inilah waktunya negara Indonesia mengambil tanggung jawabnya atas kebudayaan bangsa, dan pemerintah daerah dapat menjadi pelopornya. Sudah saatnya Indonesia memiliki Lembaga Kebudayaan, dimulai dengan Lembaga Kebudayaan Daerah, sebuah organisasi pemerintah non-departemen, yang dapat tumbuh sesuai karakter budaya di berbagai daerah. Kepemimpinan Lembaga kebudayaan itu sebaiknya tidak dipimpin sebagai jabatan politik, sehingga lembaga itu bisa tetap independen memandang dinamika politik sebagai bagian dari kebudayaan. Cukup menggembirakan, sejak tahun 2011 pemerintah RI telah mencoba menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) RI tentang Kebudayaan.

Sembari menunggu RUU tersebut disahkan, Lembaga Kebudayaan Daerah akan dapat menjadi ruang tempat semua sektor kehidupan masyarakat dikaji secara integratif. Agamawan, pakar ilmu sosial, psikolog, serta seniman-budayawan bisa bersama-sama mengembangkan studi interpretif terhadap semua sisi kebudayaan, dan menyumbangkan pertimbangan atau rekomendasi bagi pemerintah, dalam membuat kebijakan kebudayaan. Lembaga Kebudayaan Daerah akan membuka peluang untuk mencari akar dari persoalan moralitas, karakter, dan etos masyarakat di daerah, lebih jauh bahkan dalam kehidupan berbangsa. Lembaga kebudayaan daerah dapat didorong untuk merumuskan kebijakan budaya di daerah, salah satunya, sebagaimana disarankan Baha’ Uddin adalah dengan merumuskan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan (RIPK), yang memuat: (1) aturan-aturan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan; (2) gambaran menyeluruh atas aspek-aspek kebudayaan, termasuk upaya pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatannya; (3) penyedian media lintas sektoral; dan (4) upaya-upaya pelibatan seluruh masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan.

Menatap lebih jauh ke depan, , Lembaga Kebudayaan Daerah dapat berperan penting dalam memajukan kebudayaan daerah, yang merupakan modal penting bagi eksistensi NKRI. Karena sebaliknya, carut-marut kebudayaan daerah pada hakikatnya adalah ancaman bagi kelangsungan negara yang secara menyejarah telah memilih bersama untuk bersatu di bawah bendera Negara Kesatuan ini. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang justru menjadi ciri utamanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas dasar cita-cita mulia, yaitu untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan budaya anak bangsa yang berbeda-beda itu, lalu mengaturnya dalam suatu tatanan yang harmonis sekaligus dinamis. Dikatakan demikian, karena logika Negara Kesatuan adalah pengakuan atas ke “Bhineka Tunggal Ika”an kita, sebagaimana ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 32 UUD 1945, bahwa:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa

Penghargaan terhadap kebudayaan daerah, dengan demikian, adalah modal penting dalam menjaga NKRI. Hanya dengan cara itu, berbagai budaya suku bangsa yang berbeda-beda di Indonesia akan merasa yakin, bahwa berada di bawah payung NKRI adalah jaminan bagi keutuhan dan keberlangsungan budaya lokal mereka masing-masing. Dan sebaliknya, kemajuan berbagai kebudayaan lokal, akan menjadi modal penting bagi berlanjutnya NKRI sebagai sebuah negara bangsa yang berkebudayaan kaya, laksana ‘mozaik’ penuh warna namun satu jua, selamanya. Dalam kerangka pemahaman itu pula, kemajuan berbagai budaya daerah di Indonesia melalui terciptanya lembaga-lembaga kebudayaan daerah yang kompeten, pada prinsipnya koheren dengan kemajuan kebudayaan NKRI itu sendiri. Semangat dan etos otoda yang dewasa ini kian terasa manfaatnya bagi kehidupan berbangsa, tentunya adalah suatu modal sekaligus momentum penting yang harus segera direproduksi dalam mewujudkan Lembaga-Lembaga Kebudayaan Daerah. Eksistensi lembaga-lembaga itu, kelak akan berfungsi laksana ‘batu-batu bata’ dalam menyusun bangunan peradaban Indonesia yang kita cita-citakan bersama.


Referensi

Aris Munandar, “Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1, September 2002: 12-24.
UU RI No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1.
Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kiprah Pembangunan Sumatera Barat (Padang: Bappeda Sumatera Barat, 1996), 7-8.
M. Munandar Soelaiman, Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 114-115.
Haluan, “Konflik Agraria Sumbar Tertinggi”, Kamis 7 Maret 2013, Hal 2.
Lihat: Afrizal, “Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat” Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun XX, No. 3, Juli-September 2007.
Isran Noor, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI (Tanpa Nama Kota: Seven Strategic Studies, 2012), 83-84.
Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; Perda Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
Misalnya: Perda Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari; dan Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 Tentang Nagari.
Bappeda Provinsi Sumatera Barat, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Kebudayaan dalam Era Otonomi Daerah”, makalah dalam Workshop Kebijakan-Kebijakan Kebudayaan Dalam Era Otonomi Daerah Di Indonesia, LPPM UGM dan LPPMPP ISI Padangpanjang, Padangpanjang 20 Mei 2013.
Sekadar menyebutkan contoh, dari INS Kayutanam, lahir Bustanul Arifin, Abdul Latief, dan A.A Navis, sementara dari Thawalib lahir Buya HAMKA.
Isran Noor (2012), 9.
Lono Lastoro Simatupang, “Kebijakan Kebudayaan di Era Otonomi Daerah”, makalah dalam Workshop Kebijakan-Kebijakan Kebudayaan Dalam Era Otonomi Daerah Di Indonesia, LPPM UGM dan LPPMPP ISI Padangpanjang, Padangpanjang 20 Mei 2013.
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.
Isran Noor (2012), 28.
Ibid., 31.
Ibid., 32.
Baha’ Uddin, “Kebijakan dan Pelestarian Warisan Budaya Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia”, makalah dalam Workshop Kebijakan-Kebijakan Kebudayaan Dalam Era Otonomi Daerah Di Indonesia, LPPM UGM dan LPPMPP ISI Padangpanjang, Padangpanjang 20 Mei 2013.
UUD Negara RI Tahun 1945, Penjelasan Pasal 32.